RAKOOR LINTAS SEKTORAL DENGAN GUYUB RUKUN KITA SUKSESKAN AGENDA DEMOKRASI 2019 YANG CERDAS, BERMARTABAT TANPA ISU SARA DAN DIKRIMINASI

Pada, 20 September 2018 pukul 09.14 s.d 12.00 Wib di Aula Sukowati Pemerintah Daerah Kab. Sragen telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lin...

Pada, 20 September 2018 pukul 09.14 s.d 12.00 Wib di Aula Sukowati Pemerintah Daerah Kab. Sragen telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Dengan Guyub Rukun Kita Sukseskan Agenda Demokrasi 2019 yang Cerdas, Bermartabat tanpa isu sara dan Dikriminasi, sebagai penanggungjawab kegiatan Drs. Tatag Prabawanto, B.MM (Sekda Sragen) diikuti sekitar 300 orang.

Hadir dalam kegiatan tersebut  dr. Hj. Kusdinar Untung Yuni Sukowati (Bupati Sragen), AKBP Arif Budiman, SIK,MH (Kapolres Sragen),  Kapten Arm Budiyanto, S.H.I (Pasi Pers mewakili Dandim 0725/Sragen), M. Sumartono. SH.MH (Kajari Sragen), Ngatmin Abbas, M.Ag, M.P.I (Ketua KPU Sragen),  Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I (Ketua Bawaslu Kab. Sragen), Toyib Kamaludin, S.Ag (Perwakilan dari Kemenag Sragen), KH. Minanul Asiz Syatori, M.Ud (Ketua MUI Sragen), Drs. Suwandi (Ketua LPD MMI Sragen),  KRRA awuh Suprijanto, HN ( Ketua SPSI Kab. Sragen) serta Perwakilan pengurus Ormas Se Kab. Sragen.

Inti sambutan dari dr. Hj. Kusdinar Untung Yuni Sukowati (Bupati Sragen)  Bupati Sragen mengharapkan semoga dengan adanya rapat koordinasi lintas sektoral di Sragen Pemilu tahun 2019 akan dapat berjalan dengan aman dan lancar.  Rapat Lintas Sekotoral dilaksanakan atas dasar inovasi dan kesepakatan dari Pemda Sragen, Dandim 0725/Sragen dan Polres Sragen dengan tujuan dalam Pemilu tahun 2019 kondusifitas wilayah Sragen akan tetap terjaga. Bupati Sragen mengharapkan semoga masyarakat Sragen tetap Guyub Rukun menjelang pemilu tahun 2019, meskipun nanti semua masyarakat Sragen berbeda dalam memilih pemimpin, namun semua harus tetap Guyub. Bahwa Kondusifitas wilayah menjelang Pemilu tahun 2019 itu adalah merupakan tanggungjawab dari pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Sragen, sehingga pimpinan di Sragen sudah sepakat untuk selalu menjaga kondusifitas wilayah.

Dalam menghadapi Pemilu tahun 2019 dari Pemda Sragen sudah mempunyai aturan yaitu Pertaturan Perbup yang berbunyi bahwa dalam pemasangan alat peraga kampanye ditentukan oleh Perbup, sehingga dalam tahapan kampanye akan berjalan lebih tertib.  Menjelang kampanye Pemda Sragen, Kodim 0725/Sragen dan Polres Sragen akan keliling silaturahmi dengan Parpol dengan tujuan untuk menjaga kondusifitas wilayah. Harapan Bupati jika memang ada 2019 Ganti Presiden supaya hal tersebut dihilangkan, karena hal tersebut akan membuat permasalahan di wilayah.

Inti Materi yang disampaikan oleh AKBP Arif Budiman, SIK, MH (Kapolres Sragen) : Sebuah Pesta Demokrasi adalah hak bagi semua Negara, sehingga dalam memilih seorang pemimpin adalah hak bagi semua warga, meskipun berbeda pilihan namun semua harus tetap bersatu. Dalam sebuah Pemilihan Umum sebenarnya Tokoh-tokoh Agama dan Tokoh-tokoh Masyarakat yang dapat menjadi Kolingsystem untuk menjaga Kondusifitas wilayah, sehingga diharapkan tokoh-tokoh tersebut ikut berperan dalam menjaga kondusifitas wilayah menjelang Pemilu tahun 2019. Tujuh Bulan kedepan semua akan menghadapi tahapan-tahapan Pemilu tahun 2019, sehingga dari Polres Sragen sudah membuat Tiga Program dalam menghadapi Pesta .

Demokrasi khususnya pada Kampanye, yaitu Positif Campin, Negatif Campin dan Black Campin : Kerawanan dalam menghadapi sebuah Pemilu yang paling utama adalah gesekan antar Parpol atau masa, Money Politik dan Black Cambin (Berita Bohong), sehingga semua warga masyarakat harus cerdas, dan diharapkan semua harus menghindari kerawanan-kerawanan tersebut. Untuk menjaga Kondusifitas wilayah Aparat keamanan membutuhkan peran dari masyarakat utamanya peran dari para Tokoh Agama dan Masyarakat, karena dengan bergerak bersama maka Kondusifitas wilayah akan tetap terjaga. Diharapkan masing-masing Parpol tidak mengajak para ASN, TNI/Polri yang sudah Netral, karena bagi ASN, TNI/Polri Netralitas adalah harga mati dan komitmen yang harus tetap terjaga.

Inti Materi yang disampaikan oleh M. Sumartono, SH, MH (Kajari Sragen) : Dalam menghadapi Pemilu tahun 2019 dari Kejaksaan hanya bisa menjalankan tugasnya sesuai UU yang berlaku, jika memang pelanggarannya tidak tersangkut pada ranah hukum, maka Kejaksaan tidak bisa memprosesnya.  Pelanggaran pada Pemilu biasanya yang menyangkut pada ranah pidana hukum adalah pada saat tahapan Kampanye, sehingga diharapkan dalam kampanye dapat berjalan dengan aman tidak ada pelanggaran apapun.  Pelanggaraan kode Etik atau Administrasi itu adalah merupakan tanggungjawab dari Bawaslu dan Mahkamah Agung, namun jika ada perlawanan atau pemalsuan data dari penyelenggaraan Pemilu akan ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan.  Dalam Sengketa Pemilu lebih cepat daripada ranah pidana umum, yaitu dalam Sengketa Pemilu bisa di proses hanya dengan 3 hari jika memang berkasnya sudah lengkap, karena Sengketa Pemilu tidak sampai dalam Proses Kasasi.

Inti Materi yang disampaikan oleh Ngatmin Abbas, M.Ag, M.P.I (Ketua KPU Sragen) : Selama ini Bawaslu mempunyai statmen bahwa Sragen mempunyai Zona kerawanan dalam hal Politik, yaitu pada Pilkada tahun 2015. Dengan adanya temuan tersebut, akhirnya KPU beserta pimpinan di Kab. Sragen bersepakat untuk merangkul para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk mewujudkan Pesta Demokrasi yang kondusif di wilayah Sragen. Dalam masa kampanye akan dilaksanakan tiga hari setelah ditetapkan DCT, dan hari ini KPU akan mengumumkan penetapan DCT. Debat Capres dan Cawapres akan dilaksanakan lima hari dan akan diatur oleh KPU RI dengan materi diantaranya adalah melindungi segenap bangsa. Menjelang Pemilu tahun 2019 yang perlu diwaspadai adalah larangan dalam kampanye, karena dalam tahapan pemilu kebanyakan akan membuat pelanggaran pada saat kampanye. Jika ada salah satu peserta pemilu yang  melakukan kampanye di luar jadwal kampanye (masa tenang) maka akan diberikan sanksi, dan hal ini adalah merupakan pengawasan dari Bawaslu. Hal yang perlu diwaspadai berikutnya adalah kerawanan keterlibatan ASN, TNI/Polri dalam hal politik, sehingga diharapkan semua ASN TNI/Polri dalam menjelang Pemilu tahun 2019 akan tetap menjaga Netralitasnya.

Inti Materi yang disampaikan oleh Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I (Ketua Bawaslu Kab. Sragen) : Bawaslu dalam menghadapi pemilu tahun 2019 akan melakukan pengawasan bersama masyarakat demi untuk menjamin kualitas dan integritas berjalannya Pemilu. Ada dua tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka pengawasan pemilu, yaitu pencegahan dan penindakan yang pernasalahannya menuju pada ranah hukum.  Yang menjadi wewenang Bawaslu saat ini adalah berhak mengadakan perkara pemilu di persidangan, yang kemudian bisa langsung diputuskan oleh Kejaksaan Daerah, tanpa harus ke Persidangan Pusat.

Inti Materi yang disampaikan oleh Kapten Arm Budiyanto, S.H.I (Pasi Pers mewakili Dandim 0725/Sragen) : Bahwa selama Pemilu masih berjalan pada relnya, maka sebenarnya dari TNI tidak akan keluar, namun jika di perbantukan untuk melakukan pengamanan maka TNI akan siap untuk membantunya. Sebenarnya saat ini TNI masih menghadapi ancaman permasalahan Ekonomi, dimana saat ini Ekonomi di Negara Indonesia masih belum stabil.  Ancaman berikutnya adalah tentang pemutaran Film, yang mana saat ini banyak pemutaran Film India di Indonesia yang bisa merusak generasi bangsa.  Masalah ketahanan pangan adalah merupakan ancaman bagi Negara Indonesia, yang mana hal tersebut juga perlu diwaspadai oleh semuanya, karena hal tersebut juga akan menimbulkan konflik bagi warga Negara Indonesia.  Dari TNI menghimbau supaya warga Sragen memilih pemimpin sesuai dengan keyakinannya masing-masing, namun yang perlu diwaspadai bahwa saat ini isu kebangkitan Komunis dan Radikalisme semakin berkembang.