Rabu, tanggal 19 September 2018 pukul 07.45 s/d 08.25 bertempat di Lapangan Wira Pratama Polres Sragen telah di laksanakan Apel Gela...
Rabu, tanggal 19 September 2018 pukul
07.45 s/d 08.25 bertempat di Lapangan Wira Pratama Polres Sragen telah di
laksanakan Apel Gelar Pasukan Iperasi Mantap Brata Candi 2018 dengan
tema" Kita Tingkatkan Sinergi Polri Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka
Mewujudkan Kamdagri Yang Kondusif", sebagai Irup AKBP Arif Budiman
SIK. MH (Kapolres Sragen) dan Danup AKP Mujiono (Kapolsek
KarangmalIang), sebagai penyelenggara kegiatan Polres Sragen, yang
di ikuti lk 500 orang.
Hadir dalam kegiatan tersebut AKBP Arif
Budiman SIK. MH (Kapolres Sragen), Letkol Arh Camas Sigit Prastiyo MMDS (Dandim
0725/Sragen), Deddy Endriyatno ( Wakil Bupati Sragen ), Kapten Cpm Eko
Heriyanto (Dansubdenpom IV/4-1 Sragen), Mayor Inf Jony Eko Prasetyo(
Danyonif Raider 408 / Sbh ), Muhari,SH( Ka Dishubkominfo Kab. Sragen, Heru
Martono, SH (Kakesbangpolinmas Kab. Sragen), Ngatmin Abbas, M. ag. MPi
(Ketua KPU Sragen), Dwi Budi Prasetya (Ketua Panwaslu Kab. Sragen), Para
Danramil dan Kapolsek Wilkab Sragen
Dalam sambutan Jenderal Polisi Prof. H.
Muhammad Tito Karnavia, Ph.D. ( Kapolri ) yang di bacakan Irup yang mengatakan Kemolisian
di era demokrasi bertumpu pada upaya untuk meraih kepercayaan publik selaku
pemegang kekuasaan tertinggi negara. Hal tersebut diwujudkan antara lain
dengan penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap nilai-nilai HAM,
dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pemolisian di era
demokrasi juga diwujudkan dengan adanya jaminan keamanan dalam penyelenggaraan
berbagai agenda demokrasi, seperti penyampaian pendapat di muka umum,
kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta jaminan keamanan dalam
penyelenggaraan pemilihan langsung oleh publik guna memilih Kepala Daerah,
Anggota Legislatif, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI.
Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai
penanda utama demokrasi (the hallmark of democracy), karena masyarakat diajak
untuk ikut serta menentukan pemimpinnya pada periode mendatang. Dalam kaitan
tersebut, bangsa Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilu
tahun 2019 yang tahapannya tengah berlangsung saat ini. pemilu tahun 2019
memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk
pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak dengan
ambang batas parlemen/parliamentary threshold sebesar 4%. Kondisi ini akan
menuntut pada adanya upaya maksimal dari masing-masing partai politik dalam
berkompetisi secara ketat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Tidak hanya
untuk memenangkan Pileg dan Pilpres, namun juga agar bisa tetap
bertahan/survive.
Dalam kacamata kamtibmas, peningkatan
intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di
bidang keamanan, di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah
pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah
persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi
menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Untuk itu
Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya akan menggelar
operasi kepolisian terpusat dengan sandi “Mantap Brata 2018”, yang
dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018
sampai dengan 21 Oktober 2019, di seluruh wilayah Indonesia dengan
melibatkan 272.886 personel Polri.
Operasi ini diselenggarakan dengan
mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan
intelijen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran
fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk Satuan Tugas Tingkat Pusat, Tingkat
Daerah, dan Tingkat Polres. Dalam kesempatan ini, selaku Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia, kembali saya tekankan bahwa Polri
berkomitmen untuk terus bekerja keras
guna menjamin penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 agar dapat berjalan
dengan aman, lancar, dan damai. Berbagai potensi kerawanan telah
dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan
berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan Polri, TNI, dan seluruh elemen
dalam pengamanan Pemilu tahun 2014, serta Pilkada Serentak tahun 2015, 2017,
dan 2018, menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan Pemilu tahun
2019.
Sebelum menutup amanat ini, saya akan
menyampaikan beberapa penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan: Perkuat
soliditas dan sinergisitas TNI dan Polri guna mewujudkan Pemilu yang aman,
lancar, dan damai. Jaga netralitas Polri dan TNI, serta hindari tindakan yang
dapat mencederai netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan
Pemilu. Kedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini guna
mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya
pencegahan dan penanganan secara dini.
Dorong seluruh elemen KPU, Bawaslu,
Caleg, Parpol dan masa pendukungnya, Pemda, media, tokoh masyarakat, serta
pengawas Pemilu independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gelorakan deklarasi Pemilu damai
di masing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang terlibat
dalam penyelenggaraan Pemilu. Susun rencana pengamanan secara detail dan
laksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan, termasuk dalam
menghadapi situasi kontinjensi. Lakukan penegakan hukum secara profesional dan
proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang
diselenggarakan melalui Sentra Gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum
lainnya, guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif.
COMMENTS